Merekonstruksi Kembali Kebhinekaan Pasca Pilkada Serentak 2017

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak keanekaragaman agama, bahasa, suku, ras, dan budaya. Namun Indonesia sudah mampu menjaga dan menyatukan perbedaan ini dengan istilah “BHINEKA TUNGGAL IKA”

Polemik keadaan Negara Indonesia saat ini, maraknya budaya serta pengaruh asing yang masih menjadi otentik masyarakat untuk menghadapi perubahan ini. Pengaruh paham kapitalis, sekularisme, liberalisme, menjadikan Negara ini terombang-ambing dalam menjalankan system pemerintahan di Indonesia. Banyak orang melakukan penelitian orientalis, dimana mereka lebih banyak mengkritisi apa yang kurang dari Timur. Namun seharusnya kita sebagai Negara yang berkembang melakukan penelitian oksidentalis, dimana kita lebih banyak mengkritisi hokum dan paham Barat. Dari pemahaman yang berbeda maka akan munculah gerakan radikalisme. Dimana hanya rasionalisasi yang menjadi acuan serta orientasi nyata saja.

Karena pondasi Negara yang sudah semakin tidak jelas. Dimana pemerintah sudah sangat sulit membedakan mana hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan penistaan. Sudah menjadi kewajiban pemuda bangsa untuk menegakkan kembali tonggak-tonggak kebenaran menjadi prinsip Negara Indonesia. Lantas bagaimana kita dapat mengetahui kebenaran dalam pergulatan politik di Indonesia?

Politik yang semakin merajalela tak terarah, seperti yang dikatakan oleh Lord Acton “ Power Tends to Corrupt, Corrupt absolutely” jika kita dapat memahami maksud dari istilahnya. Kita akan paham bahwa kekuasaan harus dibatasi. Lantas bagaimana dengan penguasa yang tak paham akan ideology bangsa Indonesia? Pemilihan daerah yang sudah dilaksanakan 15 Februari  2017 lalu. Dengan adanya pilkada serentak di tahun 2017 ini, sudah banyak problematika yang semakin sulit untuk ditelaah. Dimana isu ini semakin menjadi-jadi, agamalah yang menjadi sasaran akan pengaruh system politik. Tentu dampak ini akan semakin besar, baik dari pra adanya pilkada serentak, saat terjadi pilkada, bahkan setelah pilkada itu dilaksanakan. Apa yang akan terjadi dengan Negara Indonesia? Bagaimana dengan system demokrasi di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan system dan aturan yang ada?

Dimasa ini persoalan kebhinekaan acap kali disinggung dan dikaitkan dengan kepemimpinan pemerintahan sebagai persoalan di negeri ini. Ada yang menarik dari hal tersebut, dimana isu kebinekaan yang dimunculkan menjelang pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Dimana akan ada 106 pemimpin daerah baru yang akan diperebutkan oleh partai politik di Indonesia. Lagi-lagi kekuasaan menjadi hal yang seksi untuk diperebutkan. Lalu apakah isu kebhinekaan ini dimunculkan untuk kepentingan Pilkada Serentak guna mempermudah memperoleh kekuasaan? Apakah yang akan terjadi setelah Pilkada serentak 15 Februari 2017 lalu?  klaim-klaim kemenangan pilkada sudah dilancarkan, bahkan ada yang sedang memikirkan strategi baru dan mencari kubu baru untuk putaran kedua nanti. Apakah isu kebhinekaan masih menjadi isu yang seksi untuk diakar rumputkan ke masyarakat? Lalu bagaimana evaluasi Pilkada Serentak lalu? Apakah persoalan kebhinekaan dan toleransi masih menjadi hal yang menarik untuk dipersoalkan hingga kita lupa untuk mengoreksi kinerja KPU dan Bawaslu sebagai sang empunya hajat.

Kementrian Kajian Isu Strategis dan Advokasi  BEM KM UMY mengajak kawan-kawan semuanya untuk hadir dalam diskusi “EVALUASI PILKADA SERENTAK 2017 DALAM UPAYA MEREKONTRUKSI KEBHINEKAAN” pada :

Hari     : Senin

Tanggal : 20 Februari 2017

Waktu : Pukul 19:30 WIB- 22:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Fisipol Gedung E Ki Bagus Hadikusumo , UMY

Narasumber :

1. Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si ( Ketua BAWASLU RI

2. Dr. Phil Lukas S. Ispandriano, M.A

 (Dosen FISIP Univ Atma Jaya , Menerima gelar PhD Ilmenau University Of Technology  Germany, Pakar Komunikasi Politik)

Menurut sebuah pepatah, suatu ilmu pengetahuan masih memiliki kecacatan apabila kita belum mendiskusikannya. Jadi Mari Berdiskusi.


Oleh Sarah Fadilah (Hukum , 2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *